Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kabupaten Kaimana Lakukan Pengawasan Tidak Langsung Pemutakhiran Data Partai Politik melalui SIPOL

Foto Pengawasan Sipol

Pengawasan Tidak Langsung Pemutakhiran Data Partai Politik melalui SIPOL

Kaimana, Jumat, 13 November 2026 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kaimana melaksanakan pengawasan tidak langsung terhadap pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Jumat (13/11/2026). Kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan bersama Koordinator Divisi (Kordiv), Wakil Koordinator Divisi (Wakordiv), dan staf P3S sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Bawaslu pada masa non-tahapan Pemilu.

Pengawasan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, pelaksanaan pengawasan berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2024.

Pengawasan Tidak Langsung Pemutakhiran Data Partai Politik melalui SIPOL bersama pimpinan

Secara teknis, pengawasan pemutakhiran data partai politik melalui SIPOL mengacu pada Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Pedoman tersebut menjadi acuan bagi jajaran Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap proses pemutakhiran data partai politik.

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan pemantauan terhadap perkembangan pemutakhiran data partai politik melalui SIPOL dengan memperhatikan sejumlah indikator, meliputi data kepengurusan partai politik pada tingkat kabupaten/kota dan kecamatan, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik, data keanggotaan, serta domisili kantor tetap partai politik. Pengawasan ini juga mengacu pada Pasal 146 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2022, serta Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL.

Berdasarkan Pasal 146 PKPU Nomor 4 Tahun 2022, pemutakhiran data partai politik dilaksanakan secara berkala, dengan pembagian periode Semester I pada Januari sampai dengan Juni dan Semester II pada Juli sampai dengan Desember. Sehubungan dengan pelaksanaan pemutakhiran Semester II Tahun 2026, partai politik perlu memastikan data dan dokumen yang mengalami perubahan telah dimutakhirkan melalui SIPOL sesuai mekanisme dan jadwal yang ditetapkan. Penyampaian hasil pemutakhiran Semester II kepada KPU dilakukan paling lambat tiga hari kerja sebelum akhir Desember.

Melalui pengawasan tidak langsung ini, Bawaslu Kabupaten Kaimana berupaya memastikan proses pemutakhiran data partai politik tetap terpantau secara berkala, sekaligus mendorong tertib administrasi dan kepatuhan partai politik terhadap ketentuan yang berlaku. Pemantauan tersebut juga merupakan langkah pencegahan terhadap potensi ketidaksesuaian data dan dokumen partai politik.

Pengawasan Tidak Langsung Pemutakhiran Data Partai Politik melalui SIPOL

Bawaslu Kabupaten Kaimana berkomitmen untuk terus melaksanakan pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan pada masa non-tahapan Pemilu.

Penulis : staf humas bawaslu

Editor : q'l