“Bawaslu Kaimana Gelar Forum KELADI Seri ke-13 dengan Tema Politik Identitas dan Retorika Kampanye”

Bawaslu Provinsi Papua Barat kembali menyelenggarakan Forum KELADI (Kelas Literasi Demokrasi) Seri ke-13 secara daring pada Kamis, 7 Mei 2026. Forum ini mengangkat tema “Politik Identitas dan Retorika Kampanye Pemilihan 2024 Kabupaten Kaimana” sebagai ruang edukasi demokrasi untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap dinamika politik yang berkembang dalam proses pemilihan.

Kegiatan tersebut menghadirkan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaimana, Abdul Malik Furu, serta Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kaimana, Fadzulrahman G Ombaeir, sebagai narasumber. Jalannya diskusi dipandu oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Kaimana, Jhon Philip Kirwa selaku moderator. Forum kelas literasi Demokrasi disiarkan langsung melalui zoom meeting dan kanal YouTube Bawaslu Papua Barat.

Dalam pemaparannya, Abdul Malik Furu menjelaskan bahwa Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan momentum penting dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia, termasuk di wilayah kabupaten  Kaimana. Dalam proses tersebut, strategi kampanye menjadi faktor utama dalam mempengaruhi pilihan masyarakat.

Pada Pilkada 2024, fenomena politik identitas semakin terlihat dalam dinamika kampanye. Identitas seperti suku, agama, kekerabatan (marga), Gender dan asal wilayah sering digunakan sebagai alat untuk membangun kedekatan emosional dengan pemilih. 

“Politik identitas bisa memperkuat solidaritas kelompok, tetapi jika digunakan secara berlebihan dapat memicu konflik dan polarisasi sosial di tengah masyarakat,” ujar Malik. 

Ia menambahkan, keberagaman masyarakat di Kaimana menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu dalam menjaga demokrasi tetap sehat dan inklusif. Karena itu, Bawaslu terus mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi politik, pengawasan partisipatif, serta penyampaian surat imbauan kepada berbagai pihak selama tahapan pemilihan berlangsung.

Malik juga menyoroti bagaimana retorika kampanye juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik. Cara kandidat menyampaikan pesan—baik melalui pidato, slogan, maupun media sosial—sering kali dikemas dengan pendekatan identitas untuk memperkuat dukungan politik.

“Demokrasi harus dibangun di atas gagasan dan program, bukan semata-mata sentimen identitas,” tegasnya.

Sementara Itu, Fadzulrahman G. Ombaeir membawakan materi bertajuk “Politik Identitas Dibalik Panggung Kampanye Kaimana.” Ia menjelaskan bahwa identitas sosial dan budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, namun dalam praktik politik perlu dikelola secara bijak agar tidak berkembang menjadi alat pemecah persatuan maupun sarana yang menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat.

Forum ini juga menekankan pentingnya retorika kampanye yang santun, edukatif, dan berorientasi pada penyampaian gagasan serta program kerja kepada masyarakat. Melalui diskusi yang berlangsung interaktif, peserta diajak untuk memahami bahwa demokrasi yang sehat dibangun melalui penghormatan terhadap keberagaman, penguatan literasi politik, serta komitmen bersama dalam menjaga persatuan dan kedamaian di Kabupaten Kaimana.

Melalui Forum KELADI Seri ke-13, Bawaslu Provinsi Papua Barat berharap masyarakat semakin kritis dan bijak dalam menyikapi isu-isu politik identitas, sekaligus turut menciptakan iklim demokrasi yang inklusif, bermartabat, dan berintegritas.